Informasi Geospasial Terkait Isu Perempuan dan Kekerasan terhadap Perempuan untuk INDONESIA BHINNEKA
Lihat Peta
Sistem Informasi Geografis Komnas Perempuan merupakan wadah pengelolaan dokumen digital pada isu perempuan dan kekerasan terhadap perempuan yang divisualisasikan dalam ruang spasial. Sistem informasi ini merupakan proses bertumbuh yang ditujukan sebagai penyimpanan, penyebarluasan informasi, hingga bahan advokasi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Data numerik disajikan dalam ruang spasial untuk menambah pisau analisis yang dikorelasikan dengan sebaran geografisnya di seluruh wilayah di Indonesia. Pengembangan sistem informasi ini sejalan dengan tugas Komnas Perempuan. Adapun data yang disajikan meliputi:
Diharapkan pengembangan sistem informasi ini dapat menjadi ruang bertumbuh dan menjadi estafet pengetahuan antargenerasi baik di internal Komnas Perempuan, kementerian, lembaga, organisasi masyarakat sipil, maupun publik, guna mendukung analisis, advokasi, serta pengambilan keputusan berbasis bukti dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan.
Web GIS ini menyajikan data spasial pada isu perempuan dan kekerasan terhadap perempuan. Pengembangan sistem informasi ini sejalan dengan sebagian dari tugas Komnas Perempuan dalam hal sebagai berikut.
Menampilkan peta interaktif terkait kebijakan yang dikategorikan diskriminatif di wilayah Indonesia. Kebijakan diskriminatif adalah kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung pengaturannya melakukan pembatasan, pengabaian, serta pengucilan kepada warga negara yang di dasarkan pada jenis kelamin, suku, agama, dan ras. Bentuk kebijakan beragam, mulai dari peraturan daerah, peraturan kepala daerah hingga produk hukum daerah lainnya.
Menampilkan peta interaktif terkait kebijakan yang dikategorikan kondusif di wilayah Indonesia. Kebijakan kondusif adalah kebijakan yang konstitusional. Kebijakan-kebijakan ini sesuai dengan konstitusi atau mendukung pemenuhan hak-hak warga negara yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Bentuk kebijakannya beragam, mulai dari peraturan daerah, peraturan kepala daerah, hingga produk hukum daerah lainnya. Data ini terdiri dari kebijakan daerah tentang layanan pemulihan korban, pengarus utamaan gender, pendidikan, dan TPPO mulai dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Web GIS Komnas Perempuan akan berkolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, maupun masyarakat untuk berbagi data, teknologi, dan keahlian terkait isu hak perempuan. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, memperluas jangkauan, serta memastikan akurasi informasi yang disajikan dalam portal.
© Resource Center Komnas Perempuan